Tuesday, 22 December 2020

Resmi, Ini 6 Menteri Baru Jokowi : Sandiaga Uno hingga Tri Rismaharini.

Foto: Perkenalan 6 menteri baru Kabinet Jokowi (Youtube Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi resmi mengumumkan pergantian susunan kabinetnya, Selasa (22/12/2020). Tri Rismaharini hingga Sandiaga Uno kini masuk dalam jajaran menteri.

Melalui siaran langsung, Presiden Jokowi mengumumkan kocok ulang alias reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju.

"Bapak dan ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, sore yang berbahagia ini, saya dan wapres mengumumkan menteri-menteri baru," kata Jokowi.

"Saya akan memperkenalkan satu per satu menteir-menteri baru itu," tambah Jokowi.

Dalam pengumuman itu, Jokowi memperkenalkan enam menteri barunya, mulai dari Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, hingga mantan cawapres Sandiaga Uno.

Berikut keenam menteri baru Jokowi - Maruf Amin:

  •     Menteri Sosial Tri Rismaharini
  •     Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
  •     Menpariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
  •     Menteri Perdagangan M Lutfhi
  •     Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
  •     Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin


Risma sudah di Jakarta

Sebelumnya, desas-desus yang menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan diangkat menjadi menteri sosial kini makin deras.

Kekinian dikabarkan Wali Kota Perempuan pertama Surabaya tersebut ditengarai berada di DKI Jakarta pada Selasa (22/12/2020).

Dari informasi yang dihimpun pada Selasa (22/12/2020), Wali Kota Risma tidak memiliki agenda kegiatan di Kota Surabaya seperti biasa.

Jika sejak pagi hari, Wali Kota Risma melakukan bersih-bersih kampung maupun jalanan, pada Selasa ini tidak ada agenda sama sekali.

"Tidak ada agenda Ibu Wali Kota hari ini," ujarnya singkat, Selasa (22/12/2020).

Sebelumnya, Risma sempat disodorkan pertanyaan oleh SuaraJatim.id usai kerja bakti pada hari Senin (22/12/2020) kemarin, perihal masuknya nama Risma dalam bursa reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Mendapat pertanyaan tersebut, Risma menyatakan belum memastikannya.

"Kamu itu onok-onok wae (apa-apa aja). Nanti pasti tamen-teman wartawan Surabaya yang saya kasih info terlebih dulu, tunggu ya," ujarnya sambil tertawa.

Sandiaga mumpuni

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno sudah dikabarkan bakal dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) terkait kabar adanya pergantian menteri atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Mendengar hal tersebut, Partai Gerindra tidak meragukan kapabilitas dari sosok Sandiaga.

Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan kalau Sandiaga menjadi salah satu kader terbaik yang ada di partainya. Sehingga untuk menjadi menteri sekalipun, ia tidak meragukan kapabilitasnya.

"Beliau juga sosok yang sudah selesai dengan urusan materi, sehingga bisa lebih berkonsentrasi jika mendapatkan tugas," kata Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).

"Kalau soal kapabilitas saya rasa tidak ada yang meragukan," tambahnya.

Meski begitu, Habiburokhman tidak menjawab perihal adanya panggilan dari Istana untuk Sandiaga. Menurutnya tidak etis apabila pihaknya kemudian mendahului Jokowi yang memiliki wewenang.

Sumber : suara.com

LANGSUNG SHARE KE MEDSOS...

Resmi! Sandiaga Uno Jadi Menparekraf Gantikan Wishnutama.

Foto: Sandiaga Uno. (Dok Istimewa).

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan nama-nama menteri barunya. Sandiaga Uno menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengumuman nama-nama menteri baru diumumkan secara virtual oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020), pukul 15.30 WIB. Tampak juga hadir di lokasi, Sandiaga Uno berpakaian putih, jaket biru, dan celana hitam.

"Saya ingin mengenalkan tapi kita semua sudah tau Bapak Sandiaga Salahudin Uno, beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua Hipmi dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ucap Jokowi

Selain Sandiaga, terlihat Tri Rismaharini juga hadir. Risma juga ditetapkan sebagai Menteri Sosial.


Sumber : detik.com

LANGSUNG SHARE KE MEDSOS...

SAH ... Jokowi Tunjuk Risma Jadi Menteri Sosial.

Foto: Deny Prastyo Utomo

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Tri Rismaharini (Risma) sebagai Menteri Sosial. Risma menggantikan jabatan Juliari Batubara.

"Ibu Tri Rismaharini, saya kira kita tahu semuanya beliau adalah wali kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial," ujar Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12/2020).

Saat pengumuman ini Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pengumuman dilaksanakan di Istana Merdeka.

"Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet Indonesia Maju," kata Jokowi.

Sumber : detik.com

LANGSUNG SHARE KE MEDSOS...

Wednesday, 16 December 2020

Polda Metro Tak Akan Keluarkan Izin Aksi 1812 di Depan Istana Besok.

Gedung Polda Metro Jaya (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah kelompok akan menggelar Aksi 1812 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab. Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengeluarkan izin kegiatan tersebut.

"Ya, tidak mengeluarkan. Izin tidak dikeluarkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Meski begitu, polisi tetap mengantisipasi. Polisi akan melakukan upaya pencegahan agar massa tidak berkumpul dan menimbulkan kerumunan.

"Kita akan lakukan operasi kemanusiaan. Kita mulai dari mana? Preventif kita mulai dari Bekasi, dari daerah kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan," jelasnya.

Yusri menjelaskan, petugas-petugas dari sektor terkecil dari Babinsa dan Binmas akan disertakan untuk mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi yang bakal mengundang kerumunan tersebut.

"Kita secara preventif kita sampaikan mau ada kumpul 10 orang, kita akan datangi. Mekanismenya seperti itu," jelas Yusri.

Sementara itu, meski izin kegiatan tidak dikeluarkan, Yusri mengatakan pihaknya tetap menyiapkan personel pengamanan. Namun dia masih belum memerinci terkait jumlah personel pengamanan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, FPI dkk akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (18/12/2020). Mereka menuntut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta Habib Rizieq dibebaskan.

"Insyaallah," ujar jubir FPI, Slamet Ma'arif, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (16/12). Slamet menjawab pertanyaan terkait aksi di depan Istana pada Jumat (18/12) ini.

Selain itu, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya rencana unjuk rasa itu. "Benar," jawabnya singkat.

Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk 'Aksi 1812 bersama anak NKRI'. Aksi akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, setelah salat Jumat pukul 13.00 WIB.

Habib Rizieq kini sudah menjadi tersangka kasus kerumunan. Habib Rizieq dikenai Pasal 93 tentang UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 160 KUHP dan 216 KUHP berisi tentang upaya penghasutan. Habib Rizieq ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari.

 

Sumber : detik.com

LANGSUNG SHARE KE MEDSOS...

Vaksin Corona Gratis, Negara Harus Cari Utang Lebih Banyak.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO


Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin corona bagi seluruh masyarakat. Ia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memfokuskan anggaran dan realokasi belanja demi vaksinasi gratis.

Meski demikian, dalam APBN 2021 total anggaran terkait vaksin corona hanya sebesar Rp 23 triliun. Terdiri dari anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun, program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun.

Anggaran itu dengan asumsi awal pemerintah, yakni ada vaksin COVID-19 yang berbayar bagi masyarakat. Artinya jika vaksinasi digratiskan untuk seluruh masyarakat, anggaran yang dibutuhkan harus lebih besar lagi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan terkait anggaran vaksin di 2021. Menurutnya, kalau pun anggaran semula itu tidak cukup, pemerintah tak akan menutup mata untuk melakukan realokasi belanja lain di APBN 2021.

“Masih terus di-review dan di-update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan,” kata Askolani kepada kumparan, Kamis (18/12).

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, realokasi belanja saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin corona gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah menyebut 70 persen dari penduduk yang berusia 18 tahun ke atas harus divaksin. Maka taruhlah 100 juta orang Indonesia yang harus mendapat dua kali vaksin.

Menurut Piter, dengan perkiraan biaya vaksin Sinovac Rp 400-500 ribu per orang untuk dua kali vaksin, maka perkiraan biaya vaksinasi gratis mencapai Rp 50 triliun. Ini baru perkiraan anggaran vaksinasi saja, belum disertai anggaran sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Sehingga menurutnya, realokasi anggaran saja tidak akan cukup. Pemerintah perlu menambah anggaran lagi untuk vaksinasi gratis.

“APBN tentunya sudah ada alokasi untuk program-program tertentu di luar vaksinasi. Walaupun pasti ada juga dana untuk berjaga-jaga, tapi tidak mungkin cukup untuk tambahan yang begitu besar,” jelas Piter.

Untuk itu, pemerintah perlu menambah pembiayaan atau utang demi program vaksinasi gratis. Menurut Piter, hal ini pun tak menjadi masalah selama masyarakat mendapatkan manfaatnya.

“Artinya defisit APBN yang akan melebar. Tidak terlalu masalah, yang penting masyarakat harus paham dan tidak boleh protes bahwa pelebaran defisit adalah akibat kebijakan vaksinasi gratis,” tambahnya.

Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun pembiayaan utang ditargetkan Rp 1.177,4 triliun. Pembiayaan utang itu akan dilakukan salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.207,3 triliun.


Sumber : kumparan.com

LANGSUNG SHARE KE MEDSOS...