Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin corona bagi seluruh masyarakat. Ia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memfokuskan anggaran dan realokasi belanja demi vaksinasi gratis.
Meski demikian, dalam APBN 2021 total anggaran terkait vaksin corona hanya sebesar Rp 23 triliun. Terdiri dari anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun, program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun.
Anggaran itu dengan asumsi awal pemerintah, yakni ada vaksin COVID-19 yang berbayar bagi masyarakat. Artinya jika vaksinasi digratiskan untuk seluruh masyarakat, anggaran yang dibutuhkan harus lebih besar lagi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan terkait anggaran vaksin di 2021. Menurutnya, kalau pun anggaran semula itu tidak cukup, pemerintah tak akan menutup mata untuk melakukan realokasi belanja lain di APBN 2021.
“Masih terus di-review dan di-update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan,” kata Askolani kepada kumparan, Kamis (18/12).
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, realokasi belanja saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin corona gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintah menyebut 70 persen dari penduduk yang berusia 18 tahun ke atas harus divaksin. Maka taruhlah 100 juta orang Indonesia yang harus mendapat dua kali vaksin.
Menurut Piter, dengan perkiraan biaya vaksin Sinovac Rp 400-500 ribu per orang untuk dua kali vaksin, maka perkiraan biaya vaksinasi gratis mencapai Rp 50 triliun. Ini baru perkiraan anggaran vaksinasi saja, belum disertai anggaran sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Sehingga menurutnya, realokasi anggaran saja tidak akan cukup. Pemerintah perlu menambah anggaran lagi untuk vaksinasi gratis.
“APBN tentunya sudah ada alokasi untuk program-program tertentu di luar vaksinasi. Walaupun pasti ada juga dana untuk berjaga-jaga, tapi tidak mungkin cukup untuk tambahan yang begitu besar,” jelas Piter.
Untuk itu, pemerintah perlu menambah pembiayaan atau utang demi program vaksinasi gratis. Menurut Piter, hal ini pun tak menjadi masalah selama masyarakat mendapatkan manfaatnya.
“Artinya defisit APBN yang akan melebar. Tidak terlalu masalah, yang penting masyarakat harus paham dan tidak boleh protes bahwa pelebaran defisit adalah akibat kebijakan vaksinasi gratis,” tambahnya.
Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pembiayaan utang ditargetkan Rp 1.177,4 triliun. Pembiayaan utang itu akan dilakukan salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.207,3 triliun.
Sumber : kumparan.com